Top coretax pajak Secrets
Top coretax pajak Secrets
Blog Article
Coretax DJP diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka secara terintegrasi melalui satu platform digital, sekaligus mendukung transformasi digital di sektor perpajakan nasional.
Sayangnya, issue utamanya justru pada sistem aplikasi yang belum sepenuhnya lulus uji pengguna, sehingga banyak wajib pajak yang mengeluhkan kendala teknis, seperti fitur-fitur Coretax yang tak bisa diakses.
Dengan adanya knowledge rekening ini, maka proses restitusi dapat menjadi lebih cepat karena DJP tidak perlu meminta information rekening setiap kali terjadi pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Patut diingat, dokumen produk layanan yang dihasilkan DJP di masa yang akan datang dapat langsung diunduh di Coretax sehingga Anda tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk mengambil dokumen hasil layanan perpajakan.
Namun dalam implementasinya, fitur coretax memang masih memerlukan pengembangan bertahap dan berkala.
Dengan diberlakukannya PMK 81/2024, pemerintah memperkenalkan sejumlah terobosan yang dirancang untuk membuat proses administrasi pajak lebih sederhana dan ramah bagi Wajib Pajak. Berikut adalah delapan kemudahan yang ditawarkan:
Beberapa perubahan dapat langsung diproses oleh sistem dan beberapa lainnya masih membutuhkan penelitian.
menyederhanakan pendaftaran NPWP dan aktivasi akun PKP sehingga semua layanan dapat diakses langsung setelah validasi knowledge.
Aplikasi Coretax merupakan aplikasi pengganti sistem administrasi perpajakan yang sudah berjalan sebelumnya. Untuk mengakses simulator ini, wajib pajak harus melakukan pendaftaran pada laman awal akun DJPOnline.
Perubahan ini dapat menyebabkan resistensi awal dari beberapa pihak yang merasa nyaman dengan sistem administrasi perpajakan Indonesia lama.
Dengan adanya Coretax, DJP berharap sistem administrasi perpajakan di Indonesia semakin present day dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Transformasi digital ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan click here dan pengumpulan knowledge, facts analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.
Dwi menambahkan bahwa pemerintah kini memperkenalkan fleksibilitas baru dengan memungkinkan satu kode billing digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, lanjut Dwi, setiap jenis setoran pajak memerlukan kode billing yang berbeda.